Tim Ekspedisi UGM Gelar FGD di Distrik Sota: Dinamika Tenurial Lahan dan Ekonomi Lokal

Sota, Merauke, 8 September 2026. Tim 16 Tim Ekspedisi Patriot UGM 2026 menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Distrik Sota, Kamis (8/9). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, pemerintah distrik, aparat keamanan, tokoh adat, kepala kampung, serta masyarakat lokal.

Tim Ekspedisi Patriot 16 UGM terdiri dari Rindu Sanubari Mashita Firdaus, S.I.P., M.Sc. sebagai Ketua Tim dan 4 (empat) anggota yaitu Muhammad Alif Al Hakim, S.P.W.K., M.URP, Danartya Dwijatmoko, S.E, Nadya Annisa Arianti, S.I.P., Muhammad Aziz Hutama, S.TP., dan Nur Rani, S.Sos.

FGD dilaksanakan dalam empat sesi tematik, yaitu gambaran umum Distrik Sota, mata pencaharian dan ekonomi lokal, dinamika tenurial lahan, serta pengambilan keputusan dan kebijakan.

Melalui FGD ini, tim menggali informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Sota sekaligus melihat dinamika tenurial lahan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Gambaran Umum dan Latar Belakang Wilayah

Kepala Distrik Sota memaparkan bahwa sejarah kawasan ini erat kaitannya dengan program transmigrasi yang dimulai pada 1999. Sebanyak 320 kepala keluarga ditempatkan di Distrik Sota dengan alokasi lahan pekarangan (L1) dan lahan usaha (L2).

Saat ini, komposisi penduduk Sota terdiri sekitar 50 persen warga transmigrasi dan 50 persen masyarakat lokal. Kepala Distrik Sota juga menyampaikan bahwa penyelesaian pemetaan tanah berdasarkan silsilah marga menjadi salah satu agenda penting bagi wilayah ini, mengingat sebagian marga memiliki kekerabatan lintas negara dengan Papua Nugini.

Selain itu, disampaikan sejumlah isu terkait layanan kependudukan yaitu adanya keterbatasan akses pencatatan NIK yang berdampak pada pendaftaran Dapodik dan BPJS Kesehatan bagi anak-anak di wilayah perbatasan.

Mata Pencaharian dan Ekonomi Lokal

Pada sesi ini, dijelaskan adanya perbedaan mata pencaharian dan ekonomi lokal. Masyarakat transmigrasi umumnya bekerja sebagai petani sayuran dan palawija, sementara masyarakat lokal masih bergantung pada alam dengan berburu, meramu dan menangkap ikan seperti mujair, nila, dan kakap yang hasilnya langsung dijual.

Kepala Kampung Erambu mengungkapkan bahwa hasil tangkapan kerap tidak terserap penampung karena keterbatasan fasilitas pembekuan.

Distrik Sota juga memiliki potensi pariwisata. PLBN (Pos Lintas Batas Negara) menjadi salah satu titik yang dapat dikembangkan sebagai tempat wisata. Area PLBN juga memiliki kios yang menjual cindera mata lokal. Kampung Erambu memiliki potensi wisata alam yang menarik dan telah mulai dikembangkan oleh masyarakat.

Dinamika Tenurial Lahan

Kepala Distrik Sota menyampaikan bahwa persoalan mendasar di kawasan perbatasan yaitu pemetaan tanah adat berdasarkan silsilah marga yang belum tuntas, sementara sebagian marga di Sota memiliki hubungan kekerabatan lintas negara dengan Papua Nugini sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi lintas batas.

Salah satu tokoh adat menjelaskan pembahasan batas tanah selama ini baru dilakukan di tingkat kampung secara adat dan belum sampai penyelesaian di tingkat distrik. Hingga saat ini terdapat beberapa marga yang mengklaim hak ulayat atas lahan yang sama.

Kemudian, masuknya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) turut memengaruhi dinamika ini, karena skema yang berjalan langsung antara pusat, kontraktor, dan ketua marga tanpa menunggu kejelasan batas tanah antar-marga. Jika tidak diselesaikan sekarang ditakutkan akan berdampak pada anak cucu kedepannya.

Pengambilan Keputusan dan Kebijakan

Pada sesi terakhir, forum membahas kelembagaan dalam mendukung penyelesaian isu-isu yang telah dibahas sebelumnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) menghadapi keterbatasan regulasi teknis dan pendanaan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam mendukung penyelesaian pemetaan adat secara serentak di seluruh tingkat pemerintah.

Bukan hanya itu, penyederhanaan regulasi bagi pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) menjadi sorotan karena dinilai terkendala dalam proses pendampingan yang belum menyeluruh dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Sejumlah peserta menyampaikan harapan agar penyederhanaan regulasi turut mempertimbangkan indeks status kampung, mengingat kampung dengan status tertinggal dan sangat tertinggal menghadapi kendala lebih besar dalam mengakses program pembangunan.

Penulis: Tim Ekspedisi Patriot 16 UGM